Terkini Rambu Konstruksi

Soroti Tambang Ilegal di Banaran, LSM Lepas Tuntut Pemda DIY Tanggung Jawab

Sabtu, 18 Agustus 2018 17:10 WIB

Share:

YOGYAKARTA (wartakonstruksi.id) – Aktivitas penambangan secara illegal dengan menggunakan alat sedot di Kawasan Banaran, Galur, Kulonprogo kian meresahkan. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Laskar Empati Pembela Bangsa (Lepas) menuntut Pemda DIY bertanggung jawab. LSM Lepas menilai, Pemda DIY khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY, dan Balai Pengawasan Perizinan Pertambangan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulonprogo harus bertanggung jawab dengan menghentikan aktivitas ilegal tersebut. “Aktivitas penambangan pasir dan batuan di wilayah Banaran, Galur, Kulonprogo jelas telah melanggar aturan perundang-undangan baik UU Nomor 4 Tahun 2009, UU Nomor 32 Tahun 2009, maupun Pergub DIY Nomor 46 Tahun 2015. Pemda harus bertanggung jawab dan menindak tegas,” ucap Budi Prasetya Novanto dari LSM Lepas kepada wartakonstruksi.id. Baca juga:

• Protes Aktivitas Tambang Kube Sido Maju, Warga Banaran Datangi Kemenkumham
• ESDM Rilis Aturan Baru Soal Tambang, Penambang Minta Izin Dipercepat
• Ir Edi Indrajaya: Perda Baru tentang Tambang Akomodir Muatan Lokal

Budi mengungkapkan, pada 20 Juli 2018 pihaknya menerima laporan dari warga terkait adanya aktivitas penambangan ilegal, pengangkutan dan penjualan keluar dari Kawasan Banaran, Galur, Kulonprogo. Setelah dilakukan penelusuran, aktivitas penambangan disinyalir berada di lokasi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Sawala dan sekitarnya. Menurut dia, akibat aktivitas penambangan yang dilakukan secara ilegal menggunakan alat sedot, sangat mungkin adanya kerugian negara karena tidak ada setoran pajak atas pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh oknum penambang. “Kami meminta Dinas PUP ESDM DIY dan Balai Pengawas Perizinan Pertambangan ESDM Kulonprogo untuk tidak berdiam diri. Kami minta para pelaku ditindak tegas karena jelas-jelas telah melanggar aturan dan merugian keuangan negara,” terangnya. Ia menjelaskan, merujuk pada ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009, aktivitas penambangan ilegal di Banaran jelas tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara sah, lengkap dan benar. Selain itu, kegiatan penambangan pasir dan batuan dilakukan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi. Kemudian, oknum penambang ilegal tidak menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Tak hanya itu, para oknum penambang ilegal ini melakukan kegiatan pengangkutan, penjualan atas bahan galian pasir dan batuan yang tidak memiliki IUP Operasi Produksi. “Sehingga dengan begitu, setiap orang yang melakukan penambangan, memanfaatkan dengan menolah dan melakukan permurnian, mengangkut, menjual bukan dar pemegang IUP, telah melanggar ketentuan perundangan yang berlaku,” tegasnya. Budi menambahkan, ketentuan lain yang dilanggar adalah UU 32 Tahun 2009 terkait lingkungan hidup karena aktivitas penambangan tidak dilengkapi dokumen lingkungan hidup baik AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. Aktivitas itu juga tidak disertai rekomendasi dari instansi yang berwenang. “Kami minta tegakkan aturan perundangan yang berlaku baik UU Nomor 4 Tahun 2009 maupun Pergub DIY Nomor 46 Tahun 2015,” pintanya. (Redaksi WK)

Berita Terkait

Selengkapnya