SLEMAN (wartakonstruksi.id) – Pemerintah Kecamatan Depok bekerja keras mengoptimalkan pembangunan di wilayah baik fisik maupun non fisik. Optimalisasi itu diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang memiliki peran sangat penting mengingat Kecamatan Depok merupakan kawasan sub urban. Melalui musyawarah yang melibatkan pihak dewa dan instansi di tingkat kabupaten, diharapkan program yang sudah dirancang bisa berjalan efektif dan optimal. Pemerintah Kecamatan sendiri tengah intens pada persoalan kemiskinan yang angkanya lumayan besar, 11 persen, lebih tinggi dibanding kabupaten yang hanya 8,9 persen. Namun jika dibanding 2016, angkanya menurun dari semula 14,2 persen. Baca juga:

• 4 Tahun Jl Selokan di Santren Menyempit, Warga Berharap Bisa Dilebarkan
• EMBUNG SENDANGTIRTO: Maret Izin Gubernur Belum Turun, Pembangunan Batal Tahun Ini
• PAYAH : BM Bantul Lamban, Bekas Jalan Amblong Soragan Disemen Balai PISAMP

Camat Depok, Abu Bakar menuturkan, ada beberapa indikasi penyebab kemiskinan. Salah satunya faktor usia produktif warga. Alhasil untuk mendorong keluar dari angka kemiskinan perlu program yang komplek. Begitupula pendekatan dan pendampingan secara intensif. “Dengan perhitungan saat ini sebanyak 4.572 jiwa tergolong dalam kategori miskin atau rentan miskin,” jelas Abu di sela Musrenbang, Rabu (30/1/2019). Selain kesejahteraan, jajarannya juga fokus pada kebersihan lingkungan. Salah satu program yang dikuatkan adalah bank sampah. Dari 58 padukuhan, 25 di antaranya telah memiliki bank sampah mandiri. Bank sampah jadi prioritas lantaran jadi indikator kesehatan lingkungan. Jangan lewatkan juga:

• 90 Persen Kos Eksklusif di Sleman Tanpa SLF, Tapi Bebas Beroperasi
• Pencairan Dana Mepet Bikin Revitalisasi Pasar Tradisional di Klaten Gagal Terus
• TALUD SUNGAI BELIK RETAK: Dana Dialihkan, Perbaikan Njagake PU Bantul

Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Depok Istifajaroh berharap adanya sinergritas khususnya implementasi program dari pemerintahan desa, kecamatan hingga kabupaten. Tentu program yang bertujuan mengoptimalkan pembangunan fisik maupun non fisik. “Untuk dana pembangunan tergolong optimal. Apalagi saat ini ada dana desa yang bisa dimanfaatkan untuk membangun. Tapi tetap harus ada komunikasi agar tidak terkesan asal membangun, harus terkonsep,” jelasnya. Pada 2020, Kecamatan Depok mendapatkan dana Pagu usulan partisipasi masyarakat sebesar Rp 1,56 miliar. Dana pagu akan didistribusikan secara merata di tiga desa, Caturtunggal, Condongcatur dan Maguwoharjo. Pemanfaatan berupa non fisik 64 persen dan sisanya fisik. “Fokus dari 64 persen itu adalah pemberdayaan masyarakat baik bidang pendidikan, kesehatan, pertanian hingga kebudayaan. Kalau fisik fokus pada penataan ruang terbuka hijau dan adapula porsi untuk infrastuktur seperti drainase, gorong-gorong dan jembatan,” ujarnya.