KULON PROGO (wartakonstruksi.com) – Lahan seluas 160 hektar di lokasi rencana mega proyek tambang pasir PT JMI yang terletak di Desa Karangwuni, Wates, Kulonprogo terkesan mangkrak tanpa progres, padahal proyek sangat diidamkan warga.

Masyarakat selama ini telah dengan suka rela menyerahkan sebagian lahan kepada PT JMI selaku pemenang kontrak karya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bahkan  beredar kabar santer bahwa proyek sudah diteken menteri pada 2016 silam.

Merespon situasi tersebut, kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Gerbang Bintang Selatan (GBS) mendesak kepada PT JMI beserta Pemkab Kulonprogo segera menyelesaikan sehingga tidak menimbulkan kegundahan di masyarakat.

“Ini situasi kritis bagi PT JMI dan Pemkab Kulonprogo sehingga harus ada lompatan dan dorongan semua pihak, atau bupati membuat tim khusus bersama DPRD Kulonprogo untuk mencermati dan membuat keputusan atas perkembangan proyek pasir besi ini, pemkab harus mengejar progres  kepada PT JMI,” tandas Ketua GBS, Gendut Minarto, Rabu (13/6/2018).

Jangan sampai menimbulkan efek ketidakpercayaan masyarakat atas, pinta Gendut.

”Ya kalau tidak ada upaya Pemkab Kulonprogo, pasti terjadi distrust (ketidakpercayaan,red)  di masyarakat yang telah menyerahkan lahan kepada PTJMI, ini sangat disayangkan kenapa keyakinan ditunjukkan oleh masyarakat tidak dijaga,” sentil dia.

Minarto meneruskan, masyarakat butuh kejelasan apa yang sebenarnya terjadi, jangan sampai Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM mengambil tindakan sepihak, ujungnya masyarakat dikorbankan.

“Padahal proyek ini telah melampaui tahapan penyusunan RKAB (Rencana Kerja Anggaran Belanja),bila tidak ada progres  tentu akan dilakukan peringatan hingga penghentian sementara kegiatan, kalau benar-benar kandas  alias gagal tentunya masyarakat yang menjadi korban,” ungkap dia.