YOGYAKARTA (wartakonstruksi.com) – Tender proyek pembangunan gedung PDIN disinyalir sarat masalah. Pokja pemilihan pada tender proyek senilai Rp 40 miliar itu diduga telah melakukan kesalahan saat proses evaluasi dan menyimpang dari prosedur yang seharusnya.

Akibatnya, tender yang diumumkan dimenangkan perusahan asal Bekasi PT. Tigamas Mitra Selaras menuai banyak reaksi. Tak terkecuali dari peserta tender yang akhirnya memutuskan mengajukan sanggah atas hasil keputusan Pokja.

Baca juga

• Peduli Lingkungan, Kejati DIY Tanam 5.000 Bibit Pohon di Tebing Breksi
• Bangun Zona Integritas, Kepala Balai PPW DIY Ajak Jajarannya Komit Berbenah
• Ini Lho Data Penawaran Identik Pada Tender Proyek Reagen Diskes DIY, Pokja Terlibat?

Hasil penelusuran media ini menemukan setidaknya ada beberapa poin yang jadi persoalan. Antara lain, kesalahan dalam evaluasi persyaratan surat dukungan genset. Dalam RKS dokumen pemilihan disebutkan bahwa genset yang dipasang harus dilengkapi dengan surat keterangan produksi (CCO) tahun 2020 – 2021.

Terkait hal ini, pemenang tender diindikasikan tidak melengkapi surat pernyataan bahwa genset yang dipasang diproduksi tahun 2020 sampai 2021 dengan surat pernyataan dari pabrik/distributor resmi.

Selain itu, dokumen Metode Pelaksanaan dan Tata Cara Pengukuran tidak lengkap. Pada proyek gedung PDIN, pekerjaan yang tidak ada metode pelaksanaan dalam spesifikasi teknis antara lain, pekerjaan beton (beton praktis), pekerjaan lantai (pasang lantai rumput sintetis, pasang lantai decking fibre cement, pasang lantai epoxy, pasang lantai rumput gajah mini).

Kemudian pekerjaan pasangan dan plesteran (sponengan). Padahal merujuk Bab IV LDP, metode pelaksanaan sebagaimana disebut sebelumnya harus diuraikan dalam spesifikasi teknis. Dengan tidak disusun dan tidak diuploadnya metode pelaksanaan dan tata cara pengukuran pada spesifikasi teknis, maka telah menyimpang dari ketentuan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Berikutnya adalah evaluasi persyaratan tambahan yang tidak rinci. Padahal, terkait dokumen tambahan itu seharusnya kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur. Pertanyaannya, apakah kesalahan-kesalahan ini dilakukan dengan kesengajaan? Jika benar maka siapa yang ada di balik itu semua?