Anggota+Forpi+Sleman
SEMANGAT untuk mengawal pembangunan yang ada di wilayah kabupaten Sleman telah memanggil Taufik, B.Sc untuk turut serta aktif ke lapangan mengawasi tahapan proses konstruksi. Langkah ini bukan tanpa alasan, baginya proses pembangunan infrastruktur adalah pintu utama untuk kemajuan ekonomi suatu daerah. Maka tak heran jika proses pembangunan jadi perhatian khusus Pria kelahiran Medan 61 Silam.
Saat ini pria kelahiran Medan 15 April 1957 tercatat aktif sebagai anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kabupaten Sleman. Peran di forum pemantau ini sudah ia lakoni dalam 9 tahun terakhir. Sebelumnya pria yang dikenal tanpa kompromi tersebut, telah malang melintang di organisasi Jogja Government Watch (JGW).
Baca juga
Peran di Forpi ia jalankan dengan baik. Sepanjang tahun 2019, aktivis yang akrap disapa Bang Taufik telah menyoroti beberapa paket kegiatan pembangunan yang ada di Sleman. Yang paling menonjol adalah kegiatan penataan kawasan embung Sendari yang menurut pengamatannya beberapa material yang digunakan tidak standar sebagai belanja modal daerah.
Proyek peningkatan ruas jalan Baratan - Kentulan Pakem juga jadi sorotan. Proyek yang menyedot dana Rp 5 miliar tersebut secara kualitas pekerjaan masih di bawah standar, sebab baru serahterimakan sudah terdapt banyak retakan. Pekerjaan Saluran Drainase Paket V (Kecamatan Gamping) tidak lepas dari pengamatannya. Sampai waktu yang sudah ditentukan pekerjaan yang digarap CV. Noyo Rono asal Karanganyar Jawa tengah tersebut belum selesai, alias mengalami keterlambatan.
Berikutnya catatan Bang taufik dialamatkan ke Badan Layanan Pengadaan (BLP). Sebabnya lembaga yang khusus menangani proses lelang itu kurang tegas. Banyak paket kegiatan dilelang ulang jadi salah satu parameter tidak tegasnya lembaga itu. Dampak lelang ulang secara otomatis berimbas pada waktu pelaksanaan. Semestinya waktu pelaksanaan aman, tapi terpangkas akibat adanya retender.
Di awal 2020, Taufik menaruh harapan kepada semua pejabat Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kinerja. Terutama pengawasan terhadap semua kegiatan yang menggunakan keuangan negara, sekecil apapun nilainya harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan peruntukannya.
“Selama 2019 pengawasan kegiatan konstruksi masih lemah. Kontraktor supervisi belum berjalan sesuai dengan tupoksinya, masih banyak mangkir, tidak ada di lokasi proyek. Mereka harusnya ada di setiap tahapan konstruksi karena sudah terikat kontrak, dibayar pake duit negara lho,” tegasnya.
Sebagai tambahan, Bang Taufik mengingatkan BLP selain harus tegas juga agar tidak mempersulit persyaratan lelang. “Biar itu terbuka semua perusahaan bisa ikut menawar, jangan sampai terkesan ada permainan kotor di balik persyaratan lelang yang memberatkan kontraktor,” sambungnya.
| Penulis | : D-PS |
| Editor | : Sodik |
